Polisi Cepek dan Cerminan Hukum Di Negara Kita


Dua hari yang lalu saya mengikuti “gumanan” twit salah seorang teman di Twitter, Pangeran Siahaan (@pangeransiahaan) yang bercerita tentang polisi cepek, polisi pembuka jalan (voorijder) yang sering disewa untuk membuka jalan agar tidak kena macet. Gumaman Pange (panggilan dari Pangeran Siahaan) setidaknya mengingatkan saya bahwa sayapun punya kegelisahan yang sama.

Saya pribadi tidak pernah menyalahkan adanya orang-orang yang ingin membantu secara sukarela, namun jika niat membantunya tidak didasari oleh semangat sukarela jadinya ada yang salah, itu namanya pamrih atau bahkan yang paling parah dianggap sebagai pekerjaan.

Salah satu contohnya adalah polisi cepek. Dipanggil dengan nama “polisi” karena yang dilakukan adalah membantu mengatur lalu lintas, dan “cepek” itu istilah standar imbalan yang diharapkan akan diterima oleh mereka setelah membantu setiap kendaraan yang lewat, anyway “cepek” atau seratus Rupiah itu diambil dari istilah yang dipopulerkan oleh karakter pak Ogah yang ada di serial si Unyil yg populer ditahun 90an. Sekarang nilainya minimum 10-20 kali lipat seingat saya.

Beberapa teman berpendapat bahwa munculnya praktek-praktek “membantu mengatur jalan” ini intinya bersifat sementara karena pihak yang seharusnya mengatur yaitu polisi lalu lintas in absentia. Hanya pembiaran yang terus menerus terjadi, maka polisi-polisi cepek tersebut makin merasa bahwa mengatur lalu lintas itu jadi “pekerjaan” bagi mereka dan mereka berhak mendapatkan imbalan. Mulailah di beberapa titik polisi cepek ini meminta uang (ketimbang menunggu diberi) dan sejak itu pulalah hukum mulai dilanggar dan terus dibiarkan.

Akibat pembiaran secara terus menerus saya sempat melihat bahkan polisi-polisi cepek ini membantu kendaraan untuk “melanggar” demi imbalan, misalnya membantu kendaraan memutar di tempat putaran yang diperuntukkan memutar sebaliknya, atau membantu kendaraan memotong jalur secara patah, dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya adalah uang, peduli setan dengan aturan toh yang berwajib pun tidak pernah hadir, mungkin begitu pikir mereka.

Ada apa dengan hukum kita? Ya ada sih tapi mungkin baru bisa bekerja optimal jika ada kompensasi tambahan diluar monthly salary….mungkin saja. Lihat saja voorijder bermotor yang disewa untuk memastikan si pembayar bisa lewat tanpa kena macet, polisi cepek, proses pengusutan pencurian, joki 3-in-1, proses damai ditempat saat ditilang, dan lain sebagainya.

Well kita punya hukum tapi tidak punya sense of belonging yang cukup pada negara ini, karena masih harus berkutat pada perut. Dan selama bernegara masih ditentukan oleh lapar atau tidaknya perut maka akan susah bagi kita untuk bisa naik kelas.

Bagaimana menurut Anda?

Foto: Metro TV News

Iklan

5 pemikiran pada “Polisi Cepek dan Cerminan Hukum Di Negara Kita

  1. Ping balik: Belantik

  2. Setuju sekali dengan bahasan Mas. Ternyata artikel Mas sudah sejak tahun 2013 dan saat ini sudah tahun 2017 dan ternyata kehadiran mereka semakin meresahkan (menurut saya pribadi). Hal ini saya kemukakan, karena baru saja saya mengalami ketidaknyamanan secara langsung, dimana mereka tidak senang bila tak diberi uang. Padahal menurut saya sendiri, membutuhkan mereka pun tidak, karena saya masih bisa memutar kendaraan tanpa bantuan mereka. Saya benar-benar berharap adanya penegakkan hukum atas hal tersebut, termasuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya yang sering terjadi di hadapan kita sebagai pengguna jalan raya. Namun sayangnya, hingga saat ini, kita tetap hanya bisa berjuang untuk menjadi pelopor keselamatan dan hanya bisa terus mematuhi aturan lalu lintas yang ada, dan bukan malah jadi ikutan melanggar seperti mereka. Semoga komentar saya ini bisa didengar oleh pihak yang berwajib. Hehe.. Terima kasih dan wassalam.

    Disukai oleh 1 orang

    • Terima kasih atas komentarnya mas 🙂
      Selama pembiaran terus berlangsung terhadap hukum yang berlaku, selama itu pula banyak kesempatan-kesempatan yang digunakan oleh orang-orang untuk berlagak membantu tapi akhirnya jadi preman karena tidak lagi mengharapkan kerelaan namun justru mewajibkan kita untuk memberi uang jasa. Satu-satunya cara ya hukum harus hadir bukan hanya sekedar simbol untuk bisa bilang bahwa kita negara hukum lalu begitu dibayar langsung berubah jadi negara terserah tuan 🙂

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s