Pengurangan Subsidi BBM: Benar atau Salah?


Seberapa serius kah akibat yang bakal terjadi jika subsidi terhadap BBM dihapuskan? Kalau ditelusuri ya cukup banyak, selain harga BBM jadi terlihat naik (padahal sebenarnya harga BBM kembali normal) lalu efeknya akan berantai ke semua harga-harga kebutuhan kita sehari-hari. Lalu apa yang terjadi jika BBM tetap di subsidi?

Sebelum saya melanjutkan pembahasan pertanyaan tersebut, mungkin ada baiknya kita samakan dulu pengetahuan kita tentang subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap energi (BBM dan Listrik). Kebijakan subsidi ini sebenarnya dilakukan agar BBM bisa dijangkau oleh rakyat yang tidak mampu membelinya. Darimana subsidi ini diambil? Dananya diambil dari APBN yang notabene dari pajak negara. Subsidi idealnya disalurkan langsung dan hanya diberikan kepada kelompok sasaran. Salah satu kelompok sasaran tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2006 pemerintah mengalokasikan subsidi energi dalam APBN sebesar Rp 94,6 triliun yang terdiri dari subsidi BBM bersubsidi Rp 64,2 triliun dan subsidi listrik Rp 30,4 triliun. Kini, dalam APBN-P tahun 2012 besaran alokasi subsidi energi melonjak tajam mencapai Rp 202,4 triliun dengan rincian alokasi subsidi BBM bersubsidi Rp 137,4 triliun dan subsidi listrik Rp 65 triliun. Data di atas memperlihatkan lonjakan nilai subsidi yang sangat tajam dalam kurun waktu enam tahun.

Bahkan, menurut kalkulasi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, jumlah alokasi subsidi energi itu setara dengan pemberian gratis negara kepada para pemilik kendaraan pribadi sebesar Rp 120.000 per hari. Pengurangan 50 persen subsidi energi dapat digunakan untuk menyelesaikan ruas jalan trans-Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Kenyataan bahwa jumlah alokasi subsidi energi dalam APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahun membuat keseimbangan APBN jadi terganggu. Akibat alokasi subsidi yang terlampau besar cepat atau lambat akan membawa dampak negatif terhadap performa perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, untuk meminimalkan efek negatif dari lonjakan harga minyak dunia maka pemerintah perlu mendorong efisiensi konsumsi BBM bersubsidi.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2010, sebesar 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15 persen. Sementara itu, 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77 persen.

Masih merujuk data Kementerian ESDM, jika dilihat dari sektor pengguna sebanyak 89 persen BBM bersubsidi dinikmati transportasi darat, transportasi laut 1 persen, rumah tangga 6 persen, sektor perikanan 3 persen, dan hanya 1 persen dinikmati usaha kecil menengah. Konsumsi Premium untuk transportasi darat 53 persen justru dinikmati mobil pribadi, 40 persen dinikmati motor, 4 persen dinikmati mobil barang, dan 3 persen dinikmati kendaraan umum.

Data-data tersebut menunjukkan secara jelas pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran subsidi energi yang terjadi selama ini di Indonesia. Masalah pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran subsidi telah sejak lama menjadi ancaman utama bagi perekonomian Indonesia.

Sepertinya kita seakan tidak pernah dapat lepas dari perangkap ini. Sungguh tidak adil bila di saat pemerintah tengah dipusingkan dengan lonjakan harga minyak dunia, di saat yang sama dana subsidi justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Oleh karena itu, pemerintah selayaknya bisa mengambil langkah strategis dalam mengatasi ancaman ketidakseimbangan APBN akibat subsidi energi yang terlampau besar. Mengurangi subsidi pada BBM (dengan konsekuensi harga BBM jadi naik) merupakan salah satu bentuk langkah strategis tersebut.

Selain mengurangi subsidi pada BBM, langkah lain yang juga perlu dilakukan pemerintah adalah meninjau ulang kebijakan subsidi BBM. Kebijakan pemberian subsidi BBM itu ibarat drugs yang menimbulkan kecanduan. Harga BBM bersubsidi yang terlampau murah membuat kita bangsa Indonesia tidak terdorong untuk memikirkan secara serius diversifikasi energi dan pengadaan energi terbarukan. Saat ini Indonesia termasuk di antara sedikit negara di dunia yang masih menerapkan subsidi minyak secara masif.

Banyak dari kita masih berfikir bahwa menaikkan harga BBM adalah tindakan yang mencerminkan ketidak inginan pemerintah untuk melayani rakyat, padahal sebenarnya justru karena rakyat sudah terlalu dibuai menggunakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dari APBN maka banyak dari mereka yang merasa resisten ketika ada upaya untuk mengurangi subsidi bahkan mengembalikan harga BBM ke harga normalnya.

Bagaimana menurut Anda?

Iklan

Satu pemikiran pada “Pengurangan Subsidi BBM: Benar atau Salah?

  1. Setuju. Alangkah baiknya kalau skr bbm bersubsidi dikhususkan buat kendaraan plat kuning. Miris aja sbnrnya dari dulu lihat orang2 bisa beli mobil tp bbm-nya masih minta disumbang sama uang pajak rakyat yg lainnya, sedangkan mobil2 yg dipakai adalah kendaraan yg digunakan pribadi. Kalau pengurangan atau penghentian subsidi dikenakan juga ke kendaraan plat kuning memang dampaknya besar buat perekonomian rakyat…

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s